Wakil Gubernur Buka Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Palangka Raya – Dalam rangka koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Kebijakan Program Kegiatan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Tengah membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 bertempat di Aula Serbaguna Bappedalitbang Prov. Kalteng, Senin (28/11/2022).

Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Dr. H. Kaspinor, S.E., M.Si melaporkan bahwa tujuan dari Rapat Koordinasi ini untuk melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023-2024. “Hasil yang ingin dicapai meliputi terwujudnya koordinasi, sinergitas dan kolaborasi program/kegiatan dan sub kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem  di Provinsi Kalimantan Tengah.”harap Kaspinor

Baca juga : Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Buka Rapat Komisi dan Sidang Pleno I TKPSDA WS Jelai-Kendawangan Tahun 2024

Dalam sambutan sekaligus membuka Rakor tersebut, Wakil Gubernur mengatakan bahwa menciptakan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia merupakan tujuan utama berdirinya Negara Republik Indonesia. Namun demikian, kemiskinan tetap ada sebagai permasalahan utama serta menjadi tantangan besar bagi bangsa, dan tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bangkit membebaskan diri dan merdeka dari persoalan kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan, baik nasional dan daerah. “Salah satunya kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya yaitu melalui program perlindungan sosial, berupa: program Beras Sejahtera (Rastera), Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jamkesda yang dialokasikan di setiap Kabupaten/Kota, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beasiswa Kalteng BERKAH, serta program pemberdayaan masyarakat miskin yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan.”ungkap Edy Pratowo

Wagub juga menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS, kondisi penduduk miskin di Kalimantan Tengah selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu tahun 2020 (Maret 2020) sebesar 4,82 % atau 134,594 ribu jiwa; pada Tahun 2021 (September 2021) sebesar 5,16 % atau 141,03 ribu jiwa, dan pada Tahun 2022 (Maret 2022) sebesar 5,28 % atau 145,10 ribu jiwa.

“Memperhatikan kondisi tersebut, saya meminta kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi (TKPK) Kalimantan Tengah dan Wakil Walikota/Wakil Bupati se- Kalimantan Tengah selaku Ketua TKPK Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, untuk terus berperan aktif mengkoordinasikan dan merencanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara realistis dan sesuai dengan keadaan permasalahan yang dihadapi bersama.”pinta Wagub.

Untuk mewujudkan penurunan kemiskinan, tentunya dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait. Melalui upaya-upaya mensinergikan semua program- program dari Pusat dan Daerah, sinergitas antar sektor pembangunan yang ada, termasuk percepatan penyerapan dana pembangunan. “Dengan makin tingginya sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat, serta didukung potensi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah yang melimpah, Insya Allah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.”pungkasnya

Stressing Wakil Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua TKPK sekaligus Penutupan Acara Rakor mengatakan bahwa dilihat dari target dan realisasi Indikator makro Provinsi Kalimantan Tengah pertumbuhan ekonomi Tahunn 2022 pada Triwulan III 7,13 % dari target RPJMD 5,5-6,5 %; Angka Kemiskinan Maret 2022 sebesar 5,28 % dari target 4,8 %; Tingkat Penganguran Terbuka pada Agustus 2022 sebesar 4,26 % dari target 4,1 %; Dan Gini Rasio  Maret 2022 sebesar 0,319 dari target 0,228. “Untuk mewujudkan  target-target tersebut, melalui upaya bersama-sama dengan meningkatkan dan mempertajam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem, baik antar wilayah pemerintahan (Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat) dan dengan semua stakeholder terkait.” ungkap Wagub

Selanjutnya Wakil Gubernur juga berpesan selama ini sering terjadi bencana banjir di beberapa daerah Kabupaten/Kota, sehingga  berdampak kepada sosial dan ekonomi masyarakat. Demikian juga dengan ancaman krisis ekonomi dan krisis pangan dunia pada tahun 2023 yang akan datang. “Untuk itu agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,  bersinergi dan berkolaborasi dalam mengantisipasi dampak bencana dan krisis pangan dengan menyusun program serta kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  dan mengalokasikan anggaran pada APBD” pesan Wagub.

Dalam stressing Wagub meminta agar 5 Kabupaten yang belum melakukan proses permohonan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)  ke KemenkoPMK RI. Ditambahkannya bahwa persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah masuk 5 terendah kemiskinannya se Indonesia, termasuk juga kemiskinan ekstrem.

“Mari kita bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam penuntasan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), mengingat manfaatnya bertujuan untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan, termasuk basis data untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.”pungkasnya

Hadir dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini Walikota Palangka Raya, Wakil Bupati Se-Kalimantan Tengah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah serta turut hadir selaku narasumber dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nur Budi Handayani (JFAK Madya-Koordinator Asistensi Sosial). (10_D)