Bappedalitbang Prov. Kalteng Gelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
Palangka Raya – Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 diperlukan saran dan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Provisnsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, sesuai dengan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 80 Ayat (1), Rancangan awal RKPD sebagaiman dimaksud dalam Pasal 79 dibahas Bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam frum konsultasi publik untuk diperlukan masukan dan saran penyempurnaannya. Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Pelaksanaan Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 bertampat di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Selasa (7/03/2023).
Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Dr. H. Kaspinor, S.E.,M.Si dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan langkah awal dari rangkaian tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 yang bertujuan untuk menjaring aspirasi untuk penyempurnaan Ranwal RKPD Prov. Kalteng Tahun 2023 dari Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan serta menjaring aspirasi terkait permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Baca juga : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Buka Musrenbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021“Ranwal RKPD Tahun 2024 merupakan perencanaan pembangunan lanjutan dari tahun lalu, tahapan perencanaan sedang dalam tahapan pendekatan teknokratik, partisipatif, top-down, bottom-up dengan Tema Tahun 2024 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Growth Green) melalui investasi dan infrastruktur” ungkap Kaspinor
Disampaikannya juga bahwa hasil konsultasi publik ini menjadi bahan penyempurnaan ranwal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan daerah; menyepakati prioritas pembangunan daerah; menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi; menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.
“Musrenbang direncanakan pada tanggal 10 April 2023 berupa Desk musrenbang dan dilanjutkan dengan musrenbang RKPD” ungkap Kaspinor
Dikesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Ir. Leonard S. Ampung , M.M.,M.T mewakili Sekda Prov. Kalteng membuka secara resmi Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan menyampaikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagai acuan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah dan menjaga kesinambungan pembangunan antar perencanaan kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
Sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar sektor dan antar wilayah dalam proses pembangunan sangat diperlukan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini harus dimulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mencakup harmonisasi, sinergitas dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, serta antar tingkat pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan provinsi memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas provinsi/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
“RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 harus menjadi acuan bagi seluruh kabupaten/kota agar selaras antara perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan sasaran dan target kinerja daerah” tegas Leonard
Pelaksanaan konsultasi publik ini dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng terkait Rancangan Awal RKPD Prov. Kalteng tahun 2024, paparan dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalteng Taufik Saleh yang memberikan paparan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 serta paparan dari Kepala BPS Prov. Kalteng Eko Marsoro yang memaparkan Capaian Indicator Makro Provinsi Kalimatan Tengah Tahun 2024.
Acara dihadiri oleh unsur DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Bappeda Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah dan seluruh Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (10_D)