Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Buka Workshop Penguatan Arsitektur Kelembagaan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peneliatian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Workshop Penguatan Arsitektur Kelembagaan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Hotel Best Westren Batang Garing, Rabu (03/07/2024).

Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung dalam sambutan sekaligus membuka acara menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Kalimantan Tengah merupakan  salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tutupan hutan paling luas di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, pada tahun 2022 luas kawasan hutan di Kalimantan Tengah saat ini 13.120.693 ha (85,72% dari luas daratan provinsi. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan hutan lahan gambut terluas, yaitu sekitar 3 juta ha, yang menjadi tempat simpanan karbon (carbon sink).

Baca juga : Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Buka Kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender T.A 2024 dengan Isu Tematik Integrasi PPRG dalam Program Strategis Pemerintah Prov. Kalteng

Ditambahkannya Kalimantan Tengah juga merupakan salah satu dari beberapa Provinsi di Indonesia yang masih menggantungkan pembangunan perekonomiannya pada kelimpahan sumber daya alam yang dimilikinya, baik yang terbaharui (renewable resources) maupun yang tidak terbaharui (non-renewable resources) seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan juga pertanian, akibatnya deforestasi and degradasi hutan menjadi tidak terhindari.

“Deforestasi dan degradasi hutan tidak hanya disebabkan oleh pembalakan kayu yang berlebihan, tetapi juga akibat tumpang tindih pemanfaatan/penggunaan lahan serta konversi kawasan atau areal berhutan ke sektor-sektor berbasis lahan, tidak terkecuali pertambangan, perkebunan, pertanian dan sektor lainnya termasuk pembangunan infrastruktur fisik” ungkap Leonard.

Dikesempatan yang sama Leonard juga menyampaikan bahwa program unggulan yang dijalankan oleh Pokja  REDD+ agar bisa berjalan selaras dengan rencana pembangunan daerah.

“Selain membantu dalam pelaksanaan Pemanfaatan Dana RBP (Result Based Payment) REDD+ untuk Kategori Permanfaatan II bekerja sama dengan Lemtara yang telah ditunjuk, saya berharap Pokja juga dapat membantu dalam penyusunan program-program unggulan yang terkait dengan capaian target indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat secara imperatif baik dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah” harap Leonard.

Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng juga menyarankan untuk strategi Pokja REDD+ terdiri dari berbagai elemen, SOPD, Instansi Vertikal, Akademisi dan LSM. Konsekuensi logis (negatif) dari pembagian urusan dan pelimpahan kewenangan kepada masing-masing institusi adalah munculnya ego sektoral. Urusan maupun kewenangan yang berbeda tersebut ibarat sebuah orchestra yang terdiri dari berbagai alat musik. Harmonisasi akan diperoleh jika alat musik yang dimainkan tersebut selaras (sinkron) satu dengan yang lain, yang dipandu oleh seorang dirijen.

“Oleh karena itu, selain diperlukan Leadership yang efektif, sinkronisasi atau keselarasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing institusi penting untuk diciptakan, sehingga meskipun institusi yang berbeda melaksanakan program dan kegiatan yang berbeda, namun diselenggarakan sebagai suatu orkestrasi yang melahirkan harmoni sesuai tujuan bersama dan target yang diinginkan. Keselarasan program dan kegiatan dapat dicapai melalui kolaborasi, koordinasi dan komunikasi yang intens dan efektif” imbuh Leonard

Diakhir sambutannya Leonard berharap “Pokja REDD+ dapat menjadi fasilitator sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk menciptakan orkestrasi dan sinkronisasi  program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara sektoral oleh masing-masing institusi tersebut dalam rangka mencapai target-target indikator yang sudah saya sebutkan tadi sebagai sebuah tujuan bersama” pungkas Leonard.

Hadir dalam workshop tersebut secara online Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral Dan Regional KLHK Wahyu Marjaka, Kepala Sub Direktorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi KLHK Frangky Zamzani, Analis Kebijakan Ahli Muda Klhk Rully Dhora Carolyn, Direktur Perhimpunan Dan Pengembangan Dana BPDLH Endah Trikurnia, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur Nanang Hayani, hadir secara offline Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Kerjasama Yoyo dan Tim Kelompok Kerja REDD+. (10_D)